Sesuai PMK 68/PMK.03/2022, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dilakukan pada saat: pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara Perd ...
Setelah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 Tahun 2021) disahkan, integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan untuk menjadi Single Identity Number (SIN) untuk membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data ...
Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah ...
Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri dan BUT. Namun, UU PPh memberikan pengecualian untuk pembentukan atau ...
Pada dasarnya, jika kita menyebut jumlah PPh Badan yang terutang dalam suatu tahun pajak maka sejatinya kita hanya sedang menyebut PPh atas penghasilan yang bersumber dari objek PPh Pasal 4 ayat (1) saja. Pengenaan PPh untuk objek tersebut baru akan dihit ...
Menurut PMK 256/PMK.03/2008, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang: memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau secara bersama-sama d ...
Pada dasarnya Wajib Pajak Dalam Negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri (prinsip World Wide Income). Penggabungan penghasilan yang berasal dari Luar Negeri dilakukan sebagai beriku ...
Selain perubahan dalam UU PPh sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat pula perubahan atas skema sanksi dari UU KUP (UU No.16 Tahun 2009), yaitu: sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT sanksi setelah upaya huk ...
Untuk memulihkan perekonomian negara karena dampak Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak, maka telah dilakukan perubahan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu perubahan tersebut mencakup perubahan dalam UU PPh No. ...
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh dan UU Cipta Kerja Tahun 2020 yang tidak termasuk sebagai obyek pajak PPh Badan adalah: 1. Berlaku secara umum: a. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau pengganti penye ...
