Ketentuan mengenai tata cara pengurangan PPN atau PPnBM karena BKP yang diretur dan pengurangan PPN karena JKP yang dibatalkan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. PMK yang dimaksud adalah PMK Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan P ...
Dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN disebutkan bahwa: ‘Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.’ Dalam memori penjelasannya secara lebih rinci dikatakan bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar ...
Sesuai dengan Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, saat ini pembuatan faktur pajak harus menggunakan aplikasi elektronik yang biasa disebut dengan e-faktur. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dalam ...
PKP Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan cara sebagai berikut: (Pasal 20 PP 1 Tahun 2012) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti tok ...
Pemungutan PPN menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau JKP meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP. Saat terutangnya pajak untuk t ...
Prinsip Dasar PPN Pada dasarnya UU PPN menganut prinsip desentralisasi, artinya PPN terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak (Pasal 12 ayat (1) UU PPN). Denga ...
Penggunaan 2 (dua) digit pertama Kode Transaksi, adalah sebagai berikut: Kode Transaksi Digunakan untuk 01 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/a ...
Pengertian Faktur Pajak di dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN dirumuskan sebagai berikut: “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.” Dalam ...
Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit, yaitu: 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi; 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak. Format Kode ...
Saat ini, Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) Nilai Lain diatur dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010stdtd. PMK Nomor 121/PMK.03/2015, PMK Nomor 102/PMK.011/2011, dan PMK Nomor 30/PMK.03/2014, yaitu dapat dirinci sebagai berikut: Pemakaian Sendiri: DPP = Harga Po ...
