Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan Akumulasi kredit pajak belum diman ...
Pengurangan PPN/PPnBM karena Retur BKP atau Pembatalan JKP
Berdasarkan ketentuan Pasal 5A ayat (1) UU PPN, PPN atau PPnBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN atau PPnBM yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut. Dalam hal BKP yang diserahkan ternyata dikem ...
Faktur Pajak Gabungan
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak harus dibuat pada saat: Penyerahan BKP dan/atau JKP; Penerimaan pembayaran dalam ...
Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan. Berikut 7 hal yang perlu diperhatikan: Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti ...
Fasilitas Pembebasan PPN dan Yang Tidak Dikenakan PPN Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif PPN 11%
Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, atas barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN adalah: barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, d ...
Syarat Daftar Perseroan Perorangan
Melalui terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020, Pemerintah mendukung untuk orang pribadi membentuk badan usaha hanya dengan 1 orang melalui Perseroan Perorangan (PT Perorangan) sesuai Pasal 153A. Untuk bisa mendirikan PT Perorangan, berik ...
Pengurangan PPN/PPnBM dengan Nota Retur atau Nota Pembatalan
Ketentuan mengenai tata cara pengurangan PPN atau PPnBM karena BKP yang diretur dan pengurangan PPN karena JKP yang dibatalkan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. PMK yang dimaksud adalah PMK Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan P ...
Kedudukan Hukum Pajak
Kewenangan pemungutan pajak berada pada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang). Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan pe ...
Penafsiran dalam Hukum Pajak
Atas peraturan yang tidak dapat dimengerti secara jelas atau kurang jelas perlu cara atau upaya penafsiran (interpretasi) untuk memahaminya. Apabila suatu peraturan menimbulkan berbagai penafsiran menurut pembacanya, maka yang berwenang memutuskan penafsi ...
INSENTIF PAJAK UNTUK PT PERORANGAN
Sesuai dengan definisi Perseroan Perorangan (PT Perorangan) yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak sangat mendukung para UMKM Indonesia melalui penyederhanaan aturan perpajakan agar UMKM dapat berpe ...