File ini berisi penjelasan mengenai tata cara pengajuan permohonan penyediaan pembicara, pembahas, atau moderator dalam kegiatan seminar, lokakarya, gelar wicara atau kegiatan jenis lainnya.
File ini berisi penjelasan mengenai insentif PPN sewa bangunan yang ditanggung Pemerintah, didalamnya terdiri atas latar belakang dan pokok-pokok pengaturan
File ini berisi penjelasan mengenai PMK 82 dan 83 perubahan atas PMK 239/PMK.03/2020 dan PMK 9/PMK.-3/2021 terkait Insentif dan Fasilitas Pajak yang di perpanjang
File ini berisi penjelasan mengenai reformasi perpajakan, reformasi perpajakan di berbagai bidang merupakan
upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan menghasilkan
rasio pajak yang meningkat.
Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel (Hasil FGD RUU KUP)
File ini berisi hasil forum grup diskusi terkait penjelasan mengenai RUU Perubahan Kelima UU KUP dengan tujuan Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel
File ini berisi penjelasan mengenai RUU Perubahan Kelima UU KUP dengan tujuan Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel. RUU ini berisi kerangka Reformasi Perpajakan 2021 serta Tren Perpajakan Domestik & Global.
File ini berisi penjelasan mengenai perbedaan PPN dan GST serta Reformasi Pajak terkait rancangan PPN seperti pengecualian PPN, tren perluasan PPN, tarif tunggal atau multitarif PPN, hingga tren tarif PPN global.
File ini berisi pembahasan mengenai latar belakang Konsep Dasar Perumusan Kebijakan Publik, Kebijakan KUP, PPN, Pembahasan Komposisi Pasal di UU KUP, dan Pembahasan Kebijakan PPN dalam RUU KUP.
Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJP
File ini berisi penjabaran terkait tugas dan fungsi DJP, struktur organisasi dan penyesuaian nomenklatur untuk KPP LTO/WP Besar dan khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama Kelompok 1.
File ini berisi tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
File ini berisi tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha PKP pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya
File ini berisi tentang dividen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana didalamnya terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
File ini berisi tentang pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana didalamnya terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021
Omnibus Law Cipta Kerja - Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan
File ini berisi tentang ringkasan pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja, mengenai substansi klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, yaitu UU PPh, UU PPN, dan UU KUP.
File ini berisi pemahaman berisi lima undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Undang-Undang yang
dimaksud adalah Undang-Undang KUP,
Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PBB dan Undang-Undang BM
Mudah Memahami e-Bupot Unifikasi - Edisi Maret 2021
File ini berisi pemahaman tentang SPT Masa PPh Unifikasi dari jenis pajak, tujuan, jenis dan bentuk bukti potong/pungut, penomoran bukti potong, pembetulan, sanksi administrasi, hingga pengenalan aplikasi e-Bupot Unifikasi.
File ini berisi penjelasan mengenai fitur dan panduan tata cara penggunaan aplikasi e-Form, mencakup pengisian data PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, dan Data Pembayaran PP 23.
PMK 8/2021 - Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPN&PPnBM
File ini berisi tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPN atau PPnBM oleh BUMN dan Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN.
PMK 6 2021 - Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher
File ini berisi dasar hukum dan pokok Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan / Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
PMK 239/2020 - Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19
File ini berisi tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi covid 19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020
File ini berisi rancangan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, baik dibidang pajak. Peraturan ini dibuat dengan mengacu dalam Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
File ini berisi panduan dan penjelasan tentang cara penyusunan SPT Masa PPh 21 khususnya terkait dengan perhitungan Insentif PPh 21 DTP. Secara umum, perhitungan PPh 21 Masa Pajak Desember merupakan perhitungan ulang setahun atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala.
Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
File ini berisi penjelasan untuk memahami proses Penagihan Pajak yang dilakukan setelah Utang Pajak melewati jatuh tempo pelunasan. Proses Penagihan akan dilakukan bertahap sampai pada akhirnya dapat meliputi Penyitaan, Lelang, Pencegahan, sampai Penyanderaan.
