6173880

Perubahan UU Cukai

by Artikel

UU HPP mengubah UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai. Peraturan cukai ini diatur dalam Bab VII pasal 14 UU HPP.

Pada dasarnya, UU ini menambahkan ketentuan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai. Menggunakan prinsip ultimum remedium, berikut perubahan peraturan yang berlaku.

Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

 UU Cukai  UU HPP

Saat Penelitian

 Tidak diatur

Membayar sanksi admnistratif berupa denda sebesar 3X nilai cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan Membayar pokok cukai + sanksi 4X nilai cukai kurang dibayar

Membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4X nilai cukai yang seharusnya dibayar

A calculator on financial chart, financial concept

Penghapusan Barang dan Jasa Tertentu yang Semula tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perubahan Tarif PPN setelah UU HPP

by Artikel

Setelah diresmikannya Undang Undang Harmonisasi Perpajakan, terdapat banyak perbedaan untuk perlakuan pajak, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbedaan perlakuan PPN atas barang-barang komoditas dan jasa tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 4A. Berikut perbedaannya:

 

Jenis Barang/Jasa 

 UU PPN setelah UU Ciptaker

UU HPP 

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (tidak termasuk hasil pertambangan batu bara)

 Tidak dikenakan PPN Dihapus
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak Tidak dikenakan PPN

Dihapus

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga/katering

 Tidak dikenakan PPN

Tidak dikenakan PPN bila merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

Uang, emas batangan, dan surat berharga

 Tidak dikenakan PPN Uang dan emas batangan tidak dikenakan PPN bila untuk kepentingan cadangan devisa negara

Jasa pelayanan kesehatan medis

 Tidak dikenakan PPN

Dihapus

Jasa pelayanan sosial

 Tidak dikenakan PPN Dihapus

Jasa pengiriman surat dengan perangko

Tidak dikenakan PPN

Dihapus
Jasa keuangan Tidak dikenakan PPN

Dihapus
Jasa asuransi Tidak dikenakan PPN

Dihapus

Jasa keagamaan

 Tidak dikenakan PPN Tidak berubah

Jasa pendidikan

 Tidak dikenakan PPN

Dihapus
Jasa kesenian dan hiburan Tidak dikenakan PPN

Meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

 Tidak dikenakan PPN Dihapus

Jasa angkutan umum di darat dan air serta angkutan udara dalam negeri

 Tidak dikenakan PPN

Dihapus
Jasa tenaga kerja Tidak dikenakan PPN

Dihapus

Jasa perhotelan

 Tidak dikenakan PPN

Meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

 Tidak dikenakan PPN

Meliputi semuajenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-indangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain

Jasa penyediaan tempat parkir

 Tidak dikenakan PPN

Meliputi jasa penyediaan/penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir/pengusaha pengelola tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

 Tidak dikenakan PPN

Dihapus

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

 Tidak dikenakan PPN

Dihapus

Jasa boga atau katering

 Tidak dikenakan PPN

Meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

 

UU HPP sendiri juga menaikkan tarif PPN yang diatur dalam pasal 7 ayat (1), dari 10% menjadi:

  1. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  2. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025
5914250

Pentingnya Sertifikasi Pajak Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum

by Artikel

Menjadi sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia, menjadi tanda bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia berjumlah besar. Dengan banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia, maka tenaga perpajakan yang diperlukan juga akan meningkat. Maka dari itu banyaknya jumlah wajib pajak, mengharuskan  juga di perlukan pengetahuan yang luas mengenai perpajakan.

 

Banyak masyarakat yang jarang bergelut di dunia perpajakan dan sangat awam mengenai pajak sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak yang terpercaya dalam mengelola keuangannya. Untuk menciptakan tenaga kerja perpajakan yang mahir dan ahli di bidangnya, sertifikasi sebagai bekal individu dalam menghadapi perpajakan itu diperlukan.

 

Pastinya bagi orang yang bekerja dalam bidang akuntansi dan juga pajak, sertifikasi pajak sangatlah diperlukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada memiliki kualitas serta kemampuan yang bisa diandalkan oleh publik ataupun masyarakat pengguna jasa.

 

Lalu, apakah penting Sertifikasi Pajak bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum?

 

Untuk lebih memahami lebih lanjut, Sertifikasi Pajak yaitu sebuah sertifikasi berupa pelatihan di dalam bidang perpajakan dan dilakukan untuk melatih profesi perpajakan. Sertifikasi ini pada umumnya berupa Brevet Pajak. Brevet memiliki kegunaan sebagai bukti atas keahlian individu yang sudah menjalankan serangkaian pelatihan sehingga bisa untuk dijadikan penunjang karir di masa depan maupun untuk keperluan pribadi.

 

Brevet diikuti oleh siapa saja, dan terlepas dari masyarakat umum maupun mahasiswa yang berasal dari masyarakat umum ataupun kewajiban mahasiswa jurusan selain ekonomi. Dikarenakan apapun profesi yang digeluti tentu saja tidak akan terlepas dari kewajiban perpajakan.

 

Pentingnya Sertfikasi Pajak Bagi Mahasiswa

 

Sertifikasi Pajak bisa memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, terutama untuk yang bergelut dan tertarik dengan keuangan maupun bidang perpajakan. Dengan adanya sertifikasi pajak akan meningkatkan kualitas diri, serta memberi manfaat seperti :

 

  1. Paham akan Perpajakan

Mahasiswa memperoleh pelatihan sertifikasi pajak dan akan mendapatkan ilmu serta wawasan seputar perpajakan mahasiswa.

  1. Menjadi Penopang dalam dunia Karir

Dengan mengikuti pelatihan Brevet akan membantu mahasiswa yang ingin benar-benar terjun ke bidang perpajakan maupun keuangan. Serta, meningkatkan kemampuan dan pemahaman sehingga dapat lebih dipercaya ketika di dunia kerja.

  1. Menambah Kualifikasi Diri

Sebagai fresh graduate akan menjadi nilai tambah dan juga pengalaman ketika hendak melamar pekerjaan.

 

Pentingnya Sertifikasi Pajak Bagi Masyarakat Umum

 

Sertifikasi pajak juga sangat penting bagi masyarakat umum, terutama bagi yang berstatus sebagai wajib pajak dalam mengatur perpajakannya. Selain itu sertifikasi pajak juga penting mengingat sejumlah manfaat bagi masyarakat yang menjalankan. Manfaatnya diantara lain :

 

  1. Memahami Pajak

Dengan memahami pajak masyarakat bisa membantu para wajib pajak lebih memahami tentang perpajakan.

  1. Bisa Mengelola Pajaknya Secara Mandiri

Masyarakat yang mempunyai usaha, pekerjaan bebas, maupun pegawai tetap, berpeluang besar akan secara mandiri dapat mengatur dan mampu mengelola perpajakannya.

  1. Sebagai Tambahan Pengalaman

Masyarakat umum yang tidak berkecimpung ke dalam profesi pajak, ataupun yang mau terjun ke dalamnya, dapat menjadikan pengalaman tambahan dan menambah kualifikasi diri.

  1. Sebagai Batu Loncatan dalam Berkarir

Seseorang yang memang memiliki tujuan untuk terjun dalam bidang konsultan pajak Pelatihan Brevet sangatlah membantu karena pelatihan tersebut bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman sehingga bisa dipercaya dalam melaksanakan pekerjaanya.

Businessman logging in to his tablet

PPN atas Penyerahan Jasa Pelayanan Verifikasi Transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto

by Artikel

Setelah kita membahas mengenai PPN yang dibebankan kepada Investor Aset Kripto pada artikel sebelumnya, maka dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai PPN atas Penyerahan Jasa Pelayanan Verifikasi Transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool) oleh Penambang Aset dipungut oleh Penambang Aset Kripto. Penambang Aset Kripto yang dimaksud merupakan pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan disetor sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikali dengan nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari sistem Aset Kripto (block reward).

Apabila imbalan yang diterima oleh Penambang Aset Kripto atas penyerahan Aset Kripto sehubungan jasa verifikasi transaksi dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool) berupa mata uang fiat selain Rupiah, maka mata uang fiat tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs PMK, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto atau berdasarkan nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penambang Aset Kripto.

bitcoin-pile-top-dolar-bills

Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Penambang Aset Kripto Sehubungan dengan Aset Kripto

by Artikel

Apabila Penambang Aset Kripto menerima penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto, termasuk:

  1. penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
  2. penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 1

maka, atas penghasilan yang diterima tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Penghasilan ini bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh Penambang Aset Kripto.

Seperti perlakuan pajak atas Aset Kripto lainnya, apabila penghasilan tersebut berupa Aset Kripto, maka penghasilan tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai Aset Kripto pada saat diterima atau diperoleh, dalam sistem Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipilih oleh Penambang Aset Kripto berdasarkan:

  1. nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
  2. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipilih oleh Penambang Aset Kripto,

yang diterapkan secara konsisten.

Lebih lanjut, penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto dari transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

digital coding background with numbers zero and one

Kode Objek Pajak Jasa Konstruksi di e-Bupot Unifikasi

by Artikel

Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi sebelumnya diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, namun diubah pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Salah satu perubahannya antara lain perubahan atas tarif Pajak Penghasilan, sehingga saat membuat Bukti Potong jasa konstruksi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi, Wajib Pajak tidak bisa menggunakan kode objek pajak sebelumnya. Berikut Tarif PPh Final Konstruksi terbaru.

 

PP 51 Tahun 2008 jo. PP 40 tahun 2009

PP 9 Tahun 2022

Jasa Kontruksi

 Sertifikat Badan Usaha/Kualifikasi Usaha Tarif Lama Kode Objek Pajak Lama Jasa Kontruksi Sertifikat Badan Usaha/Kualifikasi Usaha Tarif Baru

Kode Objek Pajak Baru

Pelaksana Kontruksi

Kualifikasi Kecil

 2% 28-409-10  

Pekerjaan Kontruksi

 Kualifikasi Kecil 1,75% 28-409-22

Kualifikasi Menengah dan Besar

 3% 28-409-11

Tidak Memiliki Sertifikat

4%

28-409-23
Tanpa Kualifikasi Usaha 4% 28-409-12 Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil 2,65%

28-409-24

Perencanaan Konstruksi

 Dengan Kualifikasi Usaha 4% 28-409-08        

Tanpa Kualifikasi Usaha

 6%

28-409-09

        

Pengawas Konstruksi

Dengan Kualifikasi Usaha

 4%

28-409-13

        

Tanpa Kualifikasi Usaha

6%

28-409-14

        
       

Jasa Konsultansi Kontruksi

 Memiliki Sertifikat 3,5% 28-409-27
        Tidak Memiliki Sertifikat 6%

28-409-28
       

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

 Memiliki Sertifikat 2,65% 28-409-25
        Tidak Memiliki Sertifikat 4%

28-409-26

 

 

stack-papers-tax-concept-illustration

e-PBK, Pemindahbukuan Secara Online

by Artikel

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Dalam pemberitaan beberapa hari lalu pemerintah, dalam hal ini DJP, berencana meluncurkan e-PBK atau Pemindahbukuan secara online. Jadi Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pemindahbukuan tanpa harus datang ke KPP terdaftar atau menggunakan jasa pengiriman atau melalui pos.

Saat ini Wajib Pajak dapat mengakses e-PBK langsung melalui laman djponline.pajak.go.id. Pertama kali Wajib Pajak perlu melakukan pemilihan fitur e-PBK terlebih dahulu. Caranya:

  1. Login pada menu djponline.pajak.go.id kemudian masukkan NPWP, password, dan kode keamanan;
  2. Pilih menu Profil – pilih Aktivasi Fitur;
  3. Centang e-PBK;
  4. Klik Ubah Fitur Layanan lalu klik “Ya”;

Sayangnya untuk saat ini e-PBK hanya dapat dilakukan bagi 10 Wajib Pajak piloting yang terdaftar di KPP tertentu, antara lain:

  1. KPP Pratama Tigaraksa
  2. KPP Pratama Semarang Barat
  3. KPP Pratama Kebumen
  4. KPP Pratama Jakarta Pluit
  5. KPP Pratama Serpong
  6. KPP Pratama Kosambi
  7. KPP Pratama Bandung Cibeunying
  8. KPP Pratama Surabaya Rungkut
  9. KPP Pratama Gianyar
  10. KPP Pratama Tangerang Barat

Nantinya aplikasi e-PBK ini akan dikembangluaskan bagi seluruh Wajib Pajak di Indonesia.

3d-hand-catching-bitcoin-with-birdcage-government-try-regulate-cryptocurrency-concept

Pengecualian atas Pengenaan Pajak Penghasilan atas Aset Kripto di Indonesia

by Artikel

Tidak semua investor aset Kripto dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. PMK 68/PMK.03/2022 sendiri menyebutkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikecualikan apabila penjual Aset Kripto:

  1. Merupakan wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, yang hak pemajakan atas penghasilan atas Aset Kripto tidak berada di Indonesia; dan
  2. Menyerahkan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri.
Busines using a computer to complete Individual income tax return form online for tax payment. Government, state taxes. Data analysis, paperwork, financial research, report. Calculation tax return.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Aset Kripto Indonesia

by Artikel

Seperti yang telah di bahas dalam artikel sebelumnya, Penghasilan atas Aset Kripto dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat Final. Pajak Penghasilan ini dipungut pada saat:

  • pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
  • pelaksanaan tukar menukar Aset Kripto; dan/ atau
  • pembayaran penghasilan lain selain transaksi di atas diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tersebut wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak dan wajib dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dikecualikan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang:

  • hanya memberikan layanan dompet elektronik (e-wallet);
  • hanya mempertemukan Penjual Aset Kripto dan Pembeli Aset Kripto; dan/ atau
  • tidak memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut adalah:

  1. 0,1% dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi; atau
  2. 0,2% dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

Pajak Penghasilan Pasal 22 ini bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh Penjual Aset Kripto paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penjual Aset Kripto yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan tanggal validasi.

Bitcoins lies with the tax forms, hundred dollar bills and smartphone on a light blue background. Income tax return.

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Aset Kripto Indonesia

by Artikel

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau Penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto dikenai Pajak Penghasilan. Penghasilan sehubungan dengan transaksi Aset Kripto yang dimaksud meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto, berupa:

  1. transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
  2. tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap); dan/ atau
  3. transaksi Aset Kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud pada bagian 1 dan bagian 2,

yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat Final dengan tarif sebesar 0,1% dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Apabila Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tersebut bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi sebesar 0,2% yang bersifat final dari nilai transaksi Aset Kripto.

Nilai transaksi yang dimaksud merupakan:

  1. Nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat. Dalam hal nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto berupa mata uang fiat selain mata uang Rupiah, nilai tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri pada tanggal diterimanya pembayaran.
  2. Nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar dengan Aset Kripto lainnya. Nilai transaksi sebesar nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang diterapkan secara konsisten.
  3. Jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan transaksi selain transaksi di atas. Dalam hal penghasilan lain dari transaksi Aset Kripto ini diterima atau diperoleh dalam mata uang selain mata uang Rupiah, maka penghasilan tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri pada tanggal diterima atau diperoleh penghasilan.